Archive for Politik & Hukum

Fenomena Menjelang Pemilu 2009

Tahapan Pemilu 2009 yang sudah mulai berjalan, seperti penetapan peserta pemilu, pengundian nomar urut, dan pelaksanaan kampanye tertutup, berpotensi menimbulkan kesemrawutan di lapangan.
Penilaian itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, A. Fikri Faqih, di Semarang, beberapa waktu lalu. menanggapi tidak teraturnya kampanye partai politik di hari pertama dan kedua, 12-13 Juli 2008.
Ia mengatakan bahwa [...]

Review: Pilkada Terbesar Indonesia Digelar

Pemilihan kepala daerah terbesar di Indonesia akan digelar Rabu (23/7) kemarin. Lima pasang calon gubernur Jawa Timur akan bertarung memperebutkan hampir 30 juta suara pemilih. Diperkirakan lima pasangan cagub ini akan bertarung dengan perolehan suara yang ketat.
Berbagai persiapan telah dilakukan di tempat-tempat pemungutan suara. Seperti di TPS 15 Gayung Sari, Surabaya. Meja panitia, bilik dan [...]

Bahasan Hangat Seputar “Kontrak Politik”

Membaca salah satu berita dari hukumham.info seputar kontrak politik yang menjadi bahasan hangat dalam rapat kerja Pansus RUU Pilpres/Wapres, sebagai berikut :

Kontrak politik tertulis antara presiden/wakil presiden dengan gabungan partai politik pendukungnya menjadi pembahasan hangat dalam rapat kerja panitia khusus (pansus) RUU Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres).
Beberapa fraksi di DPR mengajukan usul ini (kontrak politik tertulis) [...]

Apa Solusi Untuk Perbaikan Politik Indonesia Saat Ini ?

Dikutip dari forum tanya jawab di : http://id.answers.yahoo.com
Apa solusi untuk perbaikan politik Indonesia saat ini khususnya menanggapi isu-isu politik pembodohan yang terjadi selama ini. Berikut rangkuman jawaban dari forum itu :
Jika dalam konteks isu internal, maka jalan keluarnya adalah restrukturisasi personal aparatur pemerintahan agar lebih berpendidikan. dimana kita tahu bahwa nepotisme membuat kursi pemerintahan diduduki [...]

Komnas HAM: Penangkapan Muchdi PR Jangan Dipolitisir

Penangkapan Muchdi PR sebagai tersangka dalam kasus Munir jangan dijadikan sebagai bahan politisasi yang bisa digunakan untuk kepentingan berbagai pihak dan harusnya tetap berada dalam koridor penegakan hukum, kata Komisioner Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Ahmad Baso, di Jakarta.
“Penanganan Muchdi PR sebagai tersangka dalam kasus Munir harus sepenuhnya berada dalam koridor hukum dan tidak [...]